Warganet di media sosial ramai membahas soal surat resmi bertanda tangan Gubernur Bali, Wayan Koster yang mengundang seluruh Bupati dan Walikota di Bali untuk membahas masalah Warga Negara Asing (WNA) di Bali.
Surat ini pun viral di Twitter dan menjadi pertanyaan banyak pihak pasalnya undangan rapat dari Gubernur Bali itu disebut arahan dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, alih-alih dari Presiden ke-7 yang saat ini menjabat yaitu Presiden Joko Widodo.
Banyak yang mempertanyakan keaslian surat yang beredar tersebut.
Setelah dikonfirmasi Suara Bali, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun mengonfirmasi kebenaran surat undangan tersebut.
Baca Juga:Farhat Abbas Senggol Gibran Rakabuming: Ayo Mas Wali Kota Solo, Nikmati Kekuasaan Sesuka Hati
Akan tetapi Cok Pemayun tak menyebutkan jika rapat tersebut memang arahan Megawati, melainkan kelanjutan dari kegiatan “Haluan Pembangunan 100 tahun Bali yang dihadiri Megawati pada Jumat (5/5/2023) lalu.
“Betul, itu masalah tata kelola pariwisata Bali. Yang jelas itu waktu (kegiatan rencana pembangunan) 100 tahun Bali, waktu itu Bu Mega kan ada merasa terpanggil untuk bagaimana menjaga citra Bali,” ujar Pemayun saat dikonfirmasi pada Selasa (30/5/2023).
Menurutnya, itulah dasar dari diadakannya rapat tersebut.
“Kok bisa begini sekarang (situasi Bali), sehingga pak gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama bupati dan walikota segera mengadakan rapat itu,” imbuh Pemayun.
Menurutnya, rapat tersebut tidak akan hanya membahas permasalahan WNA yang nakal di Bali seperti yang disebutkan dalam surat tersebut tapi juga tata kelola pariwisata Bali secara luas.
Baca Juga:Ekspresi Aneh Gibran Rakabuming Saat Perayaan Gol Timnas U-22 SEA Games, Beda Dengan Jokowi
“Semua hal, tidak hanya WNA. Mengenai tata kelola ini, tata kelola pariwisata. Kan waktu itu (kegiatan haluan pembangunan 100 tahun Bali membahas) mengenai banyaknya akomodasi yang tidak berizin,” katanya.
Dalam tangkapan layar surat tersebut, rapat tersebut rencananya akan diadakan pada Rabu (31/5/2023) besok di Kantor Gubernur Bali, Denpasar.
Dalam surat tersebut juga tertulis jika bupati dan walikota diwajibkan untuk hadir tanpa diwakilkan.
